Rapat Evaluasi 2025 dan Rapat Kerja 2026 DPP IAPI
Menguatkan Sinergi, Mendorong Profesionalisme Pengadaan Nasional
Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (DPP IAPI) menggelar Rapat Evaluasi 2025 dan Rapat Kerja 2026 dengan semangat konsolidasi dan transformasi. Forum strategis ini menjadi momentum penting untuk menilai capaian program kerja sekaligus merumuskan arah kebijakan organisasi di tahun mendatang.
Rapat dibagi ke dalam tiga kelompok diskusi utama yang membahas penguatan kompetensi, kelembagaan, serta pengembangan jejaring dan publikasi. Hasilnya menunjukkan komitmen kuat IAPI dalam memperkuat peran sebagai organisasi profesi yang adaptif dan berdampak.
Penguatan Kompetensi dan Riset: Target 1.980 Sertifikasi di 2026
Kelompok 1 yang membidangi Kompetensi, Riset, dan Pengembangan Profesi menyoroti sejumlah program 2025 yang belum terealisasi secara optimal, khususnya di sektor penelitian dan pengembangan (Litbang). Catatan ini menjadi pijakan untuk menyusun langkah strategis yang lebih terukur pada 2026.
Salah satu agenda prioritas adalah menjalin kemitraan akademik dengan Universitas Diponegoro (UNDIP) dalam penguatan riset pengadaan. Selain itu, IAPI merencanakan penerbitan buku literasi pengadaan pada Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas intelektual anggota.
Di bidang sertifikasi, LSP PI dan LPPBJ menargetkan 1.980 peserta sertifikasi pada 2026, dengan proyeksi pertumbuhan terbesar pada skema CPOF. Skema lain yang turut dikembangkan meliputi CPSP, CCMS (Kontrak Manajemen/Pemimpin Proyek), dan CPSt.
LPPBJ juga menyiapkan ekspansi pasar ke sektor BUMN dan swasta, didukung oleh penguatan struktur internal melalui perekrutan 10 karyawan baru.
Diskusi turut diwarnai berbagai aspirasi peserta, antara lain:
-
Perlunya peningkatan kualitas asesor uji kompetensi portofolio agar sesuai bidang pengadaan.
-
Pentingnya sosialisasi pengisian Rencana Aksi (Renaksi) oleh UKPBJ agar tidak menghambat PPK dan Jabfung.
-
Usulan peran aktif IAPI dalam membantu penyusunan Perda pengadaan untuk PDAM/BLU/BLD, khususnya di Kalimantan Selatan.
-
Kebutuhan pelatihan spesifik seperti penyusunan spesifikasi teknis dan metode harga melalui kelas daring.
-
Perbedaan kebijakan sertifikasi di beberapa K/L yang tercatat di LPS.
Keseluruhan masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan mutu layanan profesional IAPI.
Penguatan Kelembagaan dan Bantuan Hukum
Kelompok 2 membahas aspek kelembagaan, hukum, dan organisasi. Salah satu agenda penting adalah rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan digelar bertepatan dengan IPFE.
Isu keanggotaan menjadi perhatian utama, termasuk usulan agar alumni pelatihan otomatis menjadi anggota IAPI pada tahun pertama. Selain itu, mekanisme distribusi iuran 70% ke DPD akan dimonitor dan dibahas lebih lanjut dalam Munaslub.
DPP juga diharapkan berperan aktif dalam membantu pembentukan dan aktivasi DPD di daerah yang mengalami kendala akibat perubahan pejabat wilayah, seperti Lampung dan Maluku.
Di bidang bantuan hukum, pembentukan skema sertifikasi LBH menjadi prioritas, yang akan diawali dengan penyusunan SSKI. Selain itu, muncul gagasan strategis untuk membangun kemitraan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tindak lanjut berupa audiensi resmi dan pengiriman surat permohonan kerja sama telah direncanakan.
Seminar, Publikasi, dan Jejaring Internasional
Kelompok 3 menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap program 2026 agar pelaksanaan tetap terarah dan akuntabel.
Badan Seminar, Publikasi, dan Kerjasama juga diarahkan untuk memperluas jejaring internasional melalui penguatan peran dalam seminar, pameran, dan hubungan global. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan positioning IAPI sebagai organisasi profesi pengadaan yang diakui tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional.
Menuju IAPI yang Lebih Terintegrasi
Salah satu benang merah dari keseluruhan diskusi adalah pentingnya sinergi internal. Setiap bidang dan badan diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak dalam satu ekosistem kerja yang saling memahami dan mendukung program masing-masing.
Rapat Evaluasi 2025 dan Rapat Kerja 2026 ini menegaskan komitmen DPP IAPI untuk bertransformasi menjadi organisasi yang lebih solid, profesional, dan responsif terhadap tantangan pengadaan nasional.
Dengan target yang jelas, kolaborasi yang diperkuat, serta dukungan seluruh anggota, IAPI optimistis mampu memainkan peran strategis dalam mendorong tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing di Indonesia.
