Pengembangan Sistem Informasi Keterbukaan Data Kontrak menggunakan Metode Analisa Potensi Resiko Korupsi Jurnal Multidisciplinary Applications of Quantum Information Science (al-mantiq)
Edisi :  Volume 1 Nomor 1
Perbedaan Pengaturan antara Prinsip Non-Diskriminasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement on Government Procurement ChapterdenganPeraturan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Indonesia DATIN LAW JURNAL
Edisi :  Volume 2, Nomor 2
Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP dengan Modus Operandi Usaha Pengadaan Barang Law Journal of Mai Wandeu (LJMW)
Edisi :  Volume 1 Issue 1
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) CEPALO
Edisi :  Volume 4 Nomor 2
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DAN NOTARIS TERHADAP SURAT KUASA DIREKSI TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH Jurnal Bina Mulia Hukum
Edisi :  Volume 4, Nomor 2
PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BIDANG KONSTRUKSI Jurnal USM Law Review
Edisi :  Vol 3 No 1
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGATURAN BARANG DAN JASA Jurnal Kertha Wicara
Edisi :  Vol.9 No.9
Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Sebenarnya (Beneficial Owner) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jurist-Diction
Edisi :  Vol. 2 No. 3